Endang Thohari Pertanyakan Sebab Rendahnya Realisasi Anggaran KLHK Triwulan III 2024

02-09-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari saat Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Triwulan III 2024, yakni berkisar 50,34 persen dari total pagu anggaran. Tidak hanya itu, masing-masing eselon satu di dalam kementerian tersebut juga memiliki serapan anggaran yang berbeda.

 

“Menanggapi presentasi dari KLHK, di mana progres realisasi anggaran tahun 2024 di (Kementerian) LHK ini masih rendah yaitu ada sekitar 50,34 persen dari total pagu. Saya ingin tahu penyebabnya apa, dan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi hal itu,” ujar Endang, saat Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

 

Sebagaimana yang dipaparkan LHK, serapan anggaran KLHK sebesar 50, 34 persen dari total pagu 8.385.909.288.000 Triliun. Dengan demikian, peringkat LHK dalam hal serapan anggaran, di antara Kementerian/Lembaga lain adalah ke-62 dari 85 K/L, yang artinya di bawah rata-rata nasional yang sebesar 54,33 persen.

 

Selain itu, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti serapan anggaran yang berbeda dari masing-masing eselon I yang ada di bawah KLHK. Sebut saja, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) yang serapannya terendah, sekitar 19,63 persen.

 

Begitu juga dengan Badan restorasi gambut dan mangrove (BRGM) yang serapan anggarannya masih 21,14 persen, serta Ditjen pengelolaan sampah, limbah dan B3 sekitar 36,71 persen. Sementara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BP2SDM) serapan anggarannya cukup tinggi sekitar 59,99 persen. Ditjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) memiliki serapan anggaran tertinggi di Kementerian LHK yakni sekitar 67,86 persen. (ayu/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...
Slamet Ingatkan Program Buka Lahan Hutan 20 Juta Ha Agar Dirancang Matang
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20...